SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI
Perkembangan
demokrasi atau lebih tepatnya sebagai gerakan demokratisasi telah terjadi di
semua pelosok Negara di dunia. Layaknya sebuah gelombang, perkembangan
demokrasi mengalami pasang surut. Sehingga memang dapat dibenarkan bahwa
perkembangan demokrasi ini telah membentuk sebuah gelombang demokrasi.
Robert
dahl adalah orang yang pertama yang memperrkenalkan konsep gelombang demokrasi
ini. Dahl membagi gelombang demokrasi ini dalam dua jenis, yaitu:
a.
Gelombang demokrasi pertama ( demokrasi klasik
): konsep Negara ( kota abad ke 6-3 SM )
Sistem demokrasi pertama kali dimunculkan
oleh kaum demokrat di negara kota Athena yang termasuk dalam wilayah peradaban
yunani kuno. Peradaban yunani kuno banyak melahirkan filusuf-filusuf yang
menjadi peletak besar bagi berbagai disiplin keilmuan, seperti plato,
aristoteles, celeisthenes (yang di anggap sebagai bapak demokrasi Athena),
pericles, dan sebagainya. Dua nama terakhir merupakan filusuf yang membela dan mempertahankan konsep demokrasi
sebagai system politik terbaik. Hanya saja sejarah yunani menunjukan bahwa
periode demokrasi lebih sering merupakan pengecualian. Karena yang mewarnai
kehidupan politik yunani pada beberapa abad sebelum masehi itu adalah system
kediktatoran, tirani atau oligarki, baik sipil maupun militer. System demokrasi
pada umumnya ditolak oleh filusuf pada waktu itu. Sebut saja plato yang secara
terang-terangan menunjukan sikap antipasti terhadap demokrasi hal ini wajar
wajar karena sokrates, yang pada saat itu merupakan guru yang paling
dicintainya tewaws dihukum mati oleh rezim demokrasi. Bahkan puncaknya benih
benih kecenderungan demokrasi Athena itu akhirnya hancur ketika Negara Sparta
yang otoriter mengaalahkan Athena dalam perang pelonesia yang berlangsung
selama 27 tahun (431-404 SM).
Terlepas
dari kedudukan demokrasi yang di anggap sebelah mata, akan tetapi fakta
membuktikan bahwa konsep demokrasi yang di jalankan di Athena menjadi acuan
perkembangan demokrasi selanjutnya. Dalam pandangan amien rais, ada 4 prinsip
operasional yang cukup menarik dalam system demokrasi Athena, yaitu :
1). Para warga Negara sendir yang langsung
membuat keputusan politik dan langsung mengawasinya. Warga Negara kota Athena
bukan hanya mempengaruhi, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk membuat
keputusan-keputusan politik. Karena konsep demokrasi yang diusung adalah
demokrasi langsun.
2). Terdapat persamaan hukum dan politik
bagi semua warga Negara dalam hal
memberikan suarra pada berbagai isu dalam dialog terbuka dan dalam hak
untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disamping itu, seorang pejabat tidak
diperbolehkan menduduki jabatana terlalu lama, dan biasanya hanya menduduki
selama 1 tahun.
3). Kebebasan politk dan kewarganegaraan
dijamin sepenuhnya. Kebebasan berpendapat merupakan ciri penting dalam dewan
dan majelis Athena. Kritikan-kritikan dibiarkan bebas, sebagaimana yang
dilakukan plato, yang mengkritik
keras terhadap system demokrasi.
Keputusan diambil setelah mendengarkan berbagai masukan yang dating dari masyarakat.
4). Dalam proses pengambilan keputusan, bila
semua argument telah dipaparkan, pemungutan suara baru dilakukan. Salahsatu hal
menarik adalah warga bnegara kota Athena sering berusaha memperjuangkan
argumenya menjadi pendirian mayoritas tanpa harus melalui pemaksaan.
Pemerintah
demokrasi di Negara kota Athena mencapai
puncak kejayaanya pada masa kekuasaan pericles yang menggantikan cleisthenes . ia berusaha membangkitkan rasa
cinta dan bangga dari seluruh warga negar aterhadap negaranya, sebab ia
mengusahakan agar segenap warga Negara dapat berperan sertra dalam
pemerintahanya. Orang-orang miskun yang memangku jabatan pemerintah diberikan
gaji tetap dan hal itu merupakan hal baaru Karena sebelumnya hanyalah orang
kaya yang dapat mampu semua jabatan di pemerintah.
Pada
masa pemerintahan pericles dibentuk 3 lembaga-lembaga politik. Lembaga yang
tertinggi adalah sidang eklesia. Siding ini wajib dihindari oleh semua warga
Negara baik laki-laki mkaupun perempuan yang telah berusia 20 tahun keatas. Siding
ini digelar secara rutin secara 10 kali dalam setahun dan siding luar biasa
diadakan sesuai kebutuhan. Siding ini merupakan sarana untuk menyalurkan
kebebasan berbicara dan memberikan sumbangan pemikiran dari warga Negara.
Lembaga yang ke dua adalah dewan boule atau dewan 500, yaitu badan yang
menyelenggarakan pemerintahan di Athena. Sedangkan lembaga yang ke tiga adalah
mahkamah atau badan-badan pengadilan dengan juri-jurinya trerdiri dari rakyat
banyak.
b. Gelombang
demokrasi ke dua ( demokrasi modern): Negara kota ke Negara bangsa
Gerakan demokrasi
modern disebabkan oleh adanya dua peristiwwa sebelumnya. Pertama, yaitu adanya
system perluasan system politik demokrasi kota yang berkembang di yunani ke
berbagai wilayah yang ada di sekitarnya. Peristiwa kedua, yaitu adanya
gelombang renaissance di abad pertengahan yang memberikan pencerahan pemikiran
kepada warga Negara untuk mempelajari, memahami dan memperjuangkan nilai-nilai
asasi manusia. Dengan adnya pristiwa tersebut, maka terjadilah sebuah pergeseran
demokrasi dari pusat kelahiranya sendiri. Menurut Robert dahl, terdapat delapan
akibat dari adanya gelombang kedua ini, yaitu :
1. Sistem
perwakilan
Era demokrasi kuno memiliki
wilayah yang relative kecil. dengan demikian, pelaksanaan demokrasi langsung
menjadi sebuah pilihan yang mungkin dilakukan. Tetapi, dengan meluasnya wilayah
Negara, maka geografi sebuah Negara dan jumlah penduduk juga semakin meluas
pada tahap seperti inilah terjadi sebah transformasi budaya demokrasi dari
demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan.
2. Perluasan
demokrasi yang tidak terbatas
Pada prinsipnya, bagi sesuatu
pemerintahan perwakilan, tidak ada Negara yang terlalu atau terlalu kecil.
Factor penentu jumlah perwakilan tersebut hanyalah jumlah perbandingan penduduk
dengan kebutuhan wakil rakyat sendiri. Maka dengan demikian satu orang wakil
rakyat akan memiliki kuantitas terwakili yang berbeda antara satu Negara dengan
Negara lain. Jika penduduknya banyak, maka satu orang wakil rakyat bias
melakili satu juta penduduk, tetapi jika jumlah penduduk sedikit dia hanya
mewakili puluhan ribu suara penduduknya saja. Oleh karena itu, terjadilah
sebuah perluasan yang tidak terbatas.
3. Demokrasi
partisipasi
Teknologi yang modern merupakan
salah satu alat yang mempengruhi periaku politik suatu bangsa. Maka dengan
demikian akan lahir sebuah budaya partisipasi pollitik yang beranekaragam dari
masyarakat.
4. Keanekaragaman
Saat ini para penduduk semakain
cenderung memperlihatkan keanekaragaman dalam hal-hal yang ada hubunganya
dengan kehidupan politik.sullit sekali menemukan komunitas masyarakat yang
anggotanya mempunyai perilkau politik yang sama dan sejenis .
5. Konflik
Konflik kepentingan baik yang
bersifat vertical maupun horizontal secara langsung maupun tidak langsung akan
mewarnai system demokrasi modern.
6. Poliarki
System poliarki merupakan upaya
untuk mendemokrasikan dan meliberalkan lembaga-lembaga politik Negara bangsa.
Dengan kata lain poliarki adalah suatu jenis khas tatanan atau rezim politik
yang dalam berbagi hal penting berbeda, tidak hanya dari segala jenis sistem
yang nondemokratis, akan tetapi juga dari sistem Negara-negara demokrasi.
7. Plurlisme
social dan organisasional
Akibat selanjutnya dari
munculnya sistem poliarki adalah terdapatnya sejumlah besar kelompok dan
organisasi social yang relatif bersifat otonom.
8. Perluasan
hak-hak pribadi
Banyak sekali gerakan-gerakan
masyarakat yang di tujukan untuk menuntut adanya jaminan hak asasi manusia
kepada pemerintah. Selain itu, masyarakat selalu menuntut kepada pemerintah
untuk memenuhi hak-hak asasi mereka. Hal ini merupakan satu dampak yang tidak
langsung dari adanya gelombang ke dua ini, namun dapat di maknai sebagai sebuah
perubahan budaya politik di gelombang demokrasi kedua.