Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) masih terus mendalami keterangan saksi-saksi dalam persidangan
kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Terkait praktik upeti ke
Komisi VII DPR, KPK akan terus mengusutnya dan menyusun keterangan para
saksi sebagai bukti awal menjerat pihak-pihak diduga terlibat.Juru Bicara KPK, Johan Budi, menyatakan sampai kini pihaknya terus melakukan validasi keterangan saksi dalam sidang Rudi dan Deviardi. Apalagi, lanjut dia, fokus utamanya adalah mencari jejak penyerahan uang upeti dari SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada seluruh unsur Komisi VII DPR.
"Pengakuan-pengakuan itu kan dalam proses sidang. Kita lihat lagi fakta apakah si A terlibat atau tidak. Dari situ akan bisa dibuka penyelidikan baru. Itu yang didalami. Dari situ kan bisa berkembang," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2) kemarin.
Menurut Johan, meski dalam sidang Rudi terungkap soal runutan cara pemberian upeti ke Komisi VII, tapi masih kurang kuat. Sebab, perlu dicari lagi bukti apakah benar semua unsur di Komisi Energi itu menerima gratifikasi seperti yang terungkap. "Apakah itu bisa jadi satu alat bukti? Ya bisa. Tapi pertama harus dicek. Soal pengakuan kan harus dilihat dulu ada dukungan faktanya atau tidak," ujar Johan.
Nah, perkembangan fakta di persidangan ini membuat para anggota Komisi VII ketar-ketir. Mereka berulangkali membantah menerima aliran dana USD 200.000 menjelang lebaran tahun lalu. Apa saja bantahan mereka? Berikut rangkumannya:
1. Sutan Bhatoegana
Merdeka.com - Yang paling menjadi sorotan dalam kasus
tunjangan hari raya (THR) SKK Migas ini adalah Ketua Komisi VII DPR
Sutan Bhatoegana. Sebelum menjadi saksi di persidangan dan usai
diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia selalu membantah pernah menagih
THR kepada Rudi.
Bahkan, dalam persidangan saat menjadi saksi untuk Rudi di Pengadilan Tipikor, Selasa (25/2) lalu, Sutan dua kali dikonfrontir langsung oleh Rudi.
"Apa saksi ingat pernah menyindir terdakwa untuk mengingatkan terdakwa biasanya ada bantuan THR dari BP Migas untuk anggota Komisi VII DPR saat di Hotel Crown saat buka puasa bersama dengan Komisi VII pada Juli 2013?" tanya Rudi kepada Sutan dalam sidang Rudi, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2).
Sutan lantas langsung menjawab pertanyaan Rudi dengan bantahan. "Saya itu enggak tahu Pak Rudi, yang saya ingatkan berkomunikasilah dengan baik dengan kawan-kawan selain Demokrat. Kalau Demokrat kan partai pemerintah. Apalagi kita cuma 14 orang di Komisi VII," jawab Sutan.
Mendengar jawaban ini, Rudi lantas mengulang kembali pertanyaannya. "Pak hakim saya tolong ulangi lagi pertanyaan. Apakah saudara ingat pernah menyindir terdakwa untuk mengingatkan biasanya ada bantuan THR?," tanya Rudi.
Sutan lantas menjawab dengan singkat, "Tidak."
Bahkan, dalam persidangan saat menjadi saksi untuk Rudi di Pengadilan Tipikor, Selasa (25/2) lalu, Sutan dua kali dikonfrontir langsung oleh Rudi.
"Apa saksi ingat pernah menyindir terdakwa untuk mengingatkan terdakwa biasanya ada bantuan THR dari BP Migas untuk anggota Komisi VII DPR saat di Hotel Crown saat buka puasa bersama dengan Komisi VII pada Juli 2013?" tanya Rudi kepada Sutan dalam sidang Rudi, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2).
Sutan lantas langsung menjawab pertanyaan Rudi dengan bantahan. "Saya itu enggak tahu Pak Rudi, yang saya ingatkan berkomunikasilah dengan baik dengan kawan-kawan selain Demokrat. Kalau Demokrat kan partai pemerintah. Apalagi kita cuma 14 orang di Komisi VII," jawab Sutan.
Mendengar jawaban ini, Rudi lantas mengulang kembali pertanyaannya. "Pak hakim saya tolong ulangi lagi pertanyaan. Apakah saudara ingat pernah menyindir terdakwa untuk mengingatkan biasanya ada bantuan THR?," tanya Rudi.
Sutan lantas menjawab dengan singkat, "Tidak."
2. Tri Yulianto
Merdeka.com - Nama anggota Komisi VII dari Fraksi
Demokrat Tri Yulianto disebut menjadi penerima titipan uang THR dari
Rudi Rubiandini. Sama seperti Sutan, Tri yang dihadirkan dalam sidang
pada 18 Februari lalu membantah telah menerima uang sebesar USD 200.000.
Padahal, Rudi mengaku ingat betul memberikan USD 200 ribu di dalam
ransel saat di toko buah All Fresh di bilangan Sudirman, Jakarta.
"Saya tidak pernah merasa menerima ransel saat di toko buah All Fresh. Saya ketemu Pak Rudi hanya 'say hello'. Kebetulan ketemu di sana," kata politisi Partai Demokrat itu saat bersaksi di Tipikor, Jakarta, Selasa (18/2).
Ketika Rudi menanyakan hal itu kembali di persidangan, Tri kembali menegaskan bahwa tidak menerimanya. "Apakah Anda ingat saya memberikan tas ransel hitam di All Fresh?" tanya Rudi.
"Saya masih ingat tidak menerima apa-apa," tegas Tri.
Mendengar pernyataan Tri seperti itu, mantan ketua SKK Migas ini tampaknya pasrah. Rudi menyerahkan seluruh kebenaran kepada hakim Tipikor.
"Kalau seingat saya, saya memberi ransel (THR) itu kepada Tri untuk dititipkan kepada Sutan Bathoegana. Kalau dia merasa tidak menerima, biar hakim nanti yang membuka kebenarannya," ujar Rudi usai sidang.
"Saya tidak pernah merasa menerima ransel saat di toko buah All Fresh. Saya ketemu Pak Rudi hanya 'say hello'. Kebetulan ketemu di sana," kata politisi Partai Demokrat itu saat bersaksi di Tipikor, Jakarta, Selasa (18/2).
Ketika Rudi menanyakan hal itu kembali di persidangan, Tri kembali menegaskan bahwa tidak menerimanya. "Apakah Anda ingat saya memberikan tas ransel hitam di All Fresh?" tanya Rudi.
"Saya masih ingat tidak menerima apa-apa," tegas Tri.
Mendengar pernyataan Tri seperti itu, mantan ketua SKK Migas ini tampaknya pasrah. Rudi menyerahkan seluruh kebenaran kepada hakim Tipikor.
"Kalau seingat saya, saya memberi ransel (THR) itu kepada Tri untuk dititipkan kepada Sutan Bathoegana. Kalau dia merasa tidak menerima, biar hakim nanti yang membuka kebenarannya," ujar Rudi usai sidang.
3. Jhonny Allen Marbun
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini
disebut oleh Kepala Biro Keuangan ESDM Didi Dwi Sutrisno menerima aliran
dana dari Kementerian ESDM yang diberikan melalui SKK Migas. Jhonny
membantah kebagian duit USD 2.500 dari SKK Migas. Dia beralasan, sedang
berada di luar negeri saat peristiwa itu berlangsung.
"Pada saat lebaran saya tidak di sini, saya keluar negeri ke Israel," kata Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2).
Dengan alasan itu, dia tegas mengatakan tak terima duit tersebut. Apalagi, transaksi dilakukan sebelum lebaran tahun lalu untuk Tunjangan Hari Raya (THR) seluruh anggota Komisi VII DPR. "Saya tidak lebaran di sini, saya pergi jauh sebelum lebaran. Lebaran itu saya tidak di sini," tegasnya lagi.
Dia berkelit, tidak mungkin menerima THR jika sedang di luar negeri. "Sudah pasti, karena saya tidak di sini, yang bagi siapa di Komisi VII, karena saya enggak di sini enggak mungkin saya dibagi," imbuhnya.
Namun ketika ditanya apakah duit THR itu dititipkan ke staf seperti yang dilakukan Sutan Bhatoegana, Jhonny tak mau berkomentar. Dia menilai kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM itu tak bisa dipercaya.
"Saya enggak mau bicara titip-titip ke staf, nanti jadi enggak jelas. Gini ya Komisi VII DPR itu lembaga, bukan cuma Jhonny Allen punya, kita lihat Kabiro juga dibantai sekjennya, bisa saja Didi bohong, hidungnya Didi kayak apa, Didi bilang melapor ke atasannya, atasannya bilang enggak, berarti Didinya harus diperiksa, ditanya kemana apa benar itu," tegas dia.
"Pada saat lebaran saya tidak di sini, saya keluar negeri ke Israel," kata Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2).
Dengan alasan itu, dia tegas mengatakan tak terima duit tersebut. Apalagi, transaksi dilakukan sebelum lebaran tahun lalu untuk Tunjangan Hari Raya (THR) seluruh anggota Komisi VII DPR. "Saya tidak lebaran di sini, saya pergi jauh sebelum lebaran. Lebaran itu saya tidak di sini," tegasnya lagi.
Dia berkelit, tidak mungkin menerima THR jika sedang di luar negeri. "Sudah pasti, karena saya tidak di sini, yang bagi siapa di Komisi VII, karena saya enggak di sini enggak mungkin saya dibagi," imbuhnya.
Namun ketika ditanya apakah duit THR itu dititipkan ke staf seperti yang dilakukan Sutan Bhatoegana, Jhonny tak mau berkomentar. Dia menilai kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM itu tak bisa dipercaya.
"Saya enggak mau bicara titip-titip ke staf, nanti jadi enggak jelas. Gini ya Komisi VII DPR itu lembaga, bukan cuma Jhonny Allen punya, kita lihat Kabiro juga dibantai sekjennya, bisa saja Didi bohong, hidungnya Didi kayak apa, Didi bilang melapor ke atasannya, atasannya bilang enggak, berarti Didinya harus diperiksa, ditanya kemana apa benar itu," tegas dia.
4. Alimin Abdullah
Merdeka.com - Politikus PAN ini membantah jika
anggota Komisi VII DPR telah menerima THR dari SKK Migas. Jika benar
uang itu memang ada bisa saja tidak sampai ke tangan para anggota komisi
bidang energi tersebut.
"Ah tidak benar itu, mana ada kita terima duit, teman-teman juga kaget ada hal semacam ini," ujar Alimin saat dihubungi, Rabu (26/2).
Dia juga curiga mengapa duit SKK Migas ada di tangan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Selain itu, uang yang ditemukan ternyata lebih banyak. "Katanya duitnya USD 200 ribu dolar, tapi kok dikumpulkan di sekjen sampai USD 800 ribu, untuk siapa duit itu?" katanya.
Karena itu, dia menegaskan sama sekali tidak menerima uang. Malah dia menuding, ada pihak-pihak yang menjual nama anggota Komisi VII DPR untuk mendapatkan uang haram itu.
"Saya enggak terima sama sekali, tidak ada itu. Sutan pun sudah bantah tidak terima, Tri Yulianto memang mengakui ada pertemuan, tapi kan tidak ada transaksi duit, ke mana duitnya itu. Temen-temen juga enggak tahu, enggak ada yang terima duit," katanya.
"Kayaknya nama kita dijual juga ini. Kenyataannya teman-teman di komisi bilang enggak ada yang terima," katanya.
"Ah tidak benar itu, mana ada kita terima duit, teman-teman juga kaget ada hal semacam ini," ujar Alimin saat dihubungi, Rabu (26/2).
Dia juga curiga mengapa duit SKK Migas ada di tangan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Selain itu, uang yang ditemukan ternyata lebih banyak. "Katanya duitnya USD 200 ribu dolar, tapi kok dikumpulkan di sekjen sampai USD 800 ribu, untuk siapa duit itu?" katanya.
Karena itu, dia menegaskan sama sekali tidak menerima uang. Malah dia menuding, ada pihak-pihak yang menjual nama anggota Komisi VII DPR untuk mendapatkan uang haram itu.
"Saya enggak terima sama sekali, tidak ada itu. Sutan pun sudah bantah tidak terima, Tri Yulianto memang mengakui ada pertemuan, tapi kan tidak ada transaksi duit, ke mana duitnya itu. Temen-temen juga enggak tahu, enggak ada yang terima duit," katanya.
"Kayaknya nama kita dijual juga ini. Kenyataannya teman-teman di komisi bilang enggak ada yang terima," katanya.